asatoe.co, Sumenep – Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sumenep periode 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah upacara yang berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Jumat (9/5/2025).
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mari besarkan PKK dengan cinta. Cinta berarti memberi, bukan meminta. Jadi, seluruh pengurus harus siap memberikan kontribusi terbaik bagi PKK,” ujar Nia dalam sambutannya.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian TP PKK selama periode sebelumnya, antara lain masuk 10 besar lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Jawa Timur pada 2023 dan 2024, juara harapan I lomba masak Forikan tingkat provinsi 2023, serta juara harapan II lomba paduan suara Mars PKK Jawa Timur tahun 2024.
Nia menyebut pencapaian tersebut bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan wujud nyata dukungan PKK terhadap prioritas pembangunan daerah, seperti penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Alhamdulillah, dalam lima tahun terakhir, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Usia harapan hidup naik dari 71,56 tahun (2021) menjadi 73,86 tahun (2023), dan angka stunting turun dari 29,6% menjadi 16,7%,” ungkapnya.
“Selain itu, angka kematian ibu dan bayi di Sumenep juga lebih rendah dibanding rata-rata provinsi Jawa Timur,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran PKK yang baru saja dikukuhkan. Menurutnya, PKK memiliki peran strategis karena memiliki struktur hingga ke tingkat desa yang bisa dijadikan mitra pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan.
“PKK adalah mitra penting pemerintah daerah. Saya harap pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ucap Bupati Fauzi.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara program PKK dan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam menangani isu-isu krusial seperti kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, ia menyoroti maraknya pernikahan dini yang dinilainya berisiko terhadap masa depan generasi muda. Ia mendorong agar TP PKK turut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat demi menekan angka pernikahan usia anak.
“PKK harus berada di garis terdepan, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya. (*)
