asatoe.co, Sumenep – Anggota Komisi C dan Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, menyoroti tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura yang berada di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional, Senin (28/10/2024).
Hal tersebut diungkapkan oleh pemuda asal Sumenep itu usai mengikuti rapat Banggar pembahasan persiapan penyampaian pendapat Banggar pembahasan RAPBD tahun anggaran 2025.
“Bahkan empat kabupaten di Pulau Madura jadi penyumbang terbesar kemiskinan di Jawa Timur. Ini tentu menjadi kekhawatiran sekaligus PR kita semua,” tutur anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur itu kepada awak media.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Maret 2024, persentase penduduk miskin empat kabupaten di Pulau Madura tergolong tinggi, yaitu Bangkalan sebesar 18,66%, Sampang (20,83%), Pamekasan (13,41%) dan Sumenep (17,78%).
“Angka tersebut jauh berada di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional,” paparnya.
Masih sesuai data yang dikeluarkan oleh BPS, per bulan Maret 2024 persentase penduduk miskin Jawa Timur sebesar 9,79% dan nasional sebesar 9,03%.
Menurut Nur Faizin, tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura ini selaras dengan tingginya angka pengangguran di pulau garam ini. Misalnya, pada 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan sebesar 6,18%.
Lebih lanjut, Nur Faizin mendorong Pemprov Jatim untuk membuat treatmen khusus dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Pulau Madura. Salah satunya adalah dengan menyiapkan Road Map Pengentasan Kemiskinan di Madura
“Pemprov perlu melakukan kebijakan yang afirmatif (special treatment) terhadap Pulau Madura, bila perlu Pemprov harus segera menyiapkan road map tentang pengentasan kemiskinan di Madura setidaknya untuk 5 tahun kedepan,” lanjutnya menjelaskan.
Nantinya, kata Nur Faizin, Road Map tersebut dapat berisi Dokumen strategi yang akan menjadi landasan operasional dan acuan bagi Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam mengentaskan kemiskinan secara sinergis di Pulau Madura.J angan sampai Madura semakin tertinggal dengan daerah lain di Jawa Timur.
Nur Faizin menambahkan bahwa pentingnya untuk mendorong insiatif tersebut agar pemprov lebih serius dan peduli terhadap Masyarakat Madura melalui serangkaian kebijakan yang sifatnya komprehensif dan berkelanjutan .
“Jangan sampai tema RKPD Jatim 2025 yang berjudul “Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” hanya sebatas omon-omon belaka, karena Madura tidak diberi intervensi khusus utamanya peningkatan SDM dan Pengentasan Kemiskinan” Pungkas Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Jatim XIV ini, yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep ini.
