asatoe.co, Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dan terukur guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Pernyataan itu disampaikan Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/03/2026). Ia menilai dinamika global, khususnya di kawasan Timur Tengah, perlu direspons dengan kebijakan yang adaptif dan sensitif.
“Kita harus punya sensitivitas yang tinggi karena tantangan kita luar biasa, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi global,” ujar Said.
Said menekankan pentingnya penyesuaian belanja negara dengan memprioritaskan program yang benar-benar mendesak. Ia meminta pemerintah segera melakukan realokasi terhadap anggaran yang dinilai kurang prioritas.
“Pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja yang tidak mendesak,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti perlunya optimalisasi dana yang berada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk anggaran yang belum terserap dalam sejumlah program, seperti di Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, pemerintah juga memiliki ruang fiskal melalui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur. Dana tersebut dinilai bisa menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, Said mendorong efisiensi energi sebagai bagian dari strategi penguatan fiskal. Ia mengusulkan agar pemerintah menghentikan kebijakan kompensasi listrik bagi kelompok masyarakat mampu dan sektor industri.
“Saya menghimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri,” ujarnya.
Ia meyakini, langkah tersebut dapat membantu menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau itu dilakukan, saya yakin defisit APBN kita tetap di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai,” katanya.
Said juga mengkritik penggunaan istilah dalam kebijakan listrik yang dinilainya tidak adil. Ia menilai terdapat ketimpangan antara istilah kompensasi bagi kelompok mampu dan subsidi bagi masyarakat kurang mampu.
“Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kelompok masyarakat menengah tetap perlu mendapatkan perhatian melalui pemberian insentif yang proporsional.
Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis dan tepat sasaran agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan global yang terus berkembang. (*)
