asatoe.co, Sumenep – Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar menyatakan komitmennya dalam mendukung peluncuran 334 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diresmikan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, pada Jumat, 18 Juli 2025.
Peluncuran koperasi tersebut merupakan bagian dari program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan kelembagaan koperasi di tingkat lokal.
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menyebut inisiatif ini sejalan dengan visi institusinya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Kami sangat mendukung karena program ini sejalan dengan komitmen kami membangun ekonomi kerakyatan,” ujarnya, Selasa, 22 Juli 2025.
Fajar optimistis, Kabupaten Sumenep memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan dalam implementasi program Koperasi Merah Putih secara nasional.
Sebagai wujud konkret dukungan, BPRS Bhakti Sumekar menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep melalui penandatanganan nota kesepahaman.
Kerja sama ini difokuskan pada penguatan kelembagaan dan kinerja ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta koperasi desa, termasuk akses permodalan, pendampingan usaha, dan literasi keuangan.
“Dengan sinergi ini, kami berharap Kopdes Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya.
Program Kopdes Merah Putih di Sumenep menjadi tonggak penting dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain mempercepat pemerataan pembangunan, program ini juga dirancang untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menekankan bahwa hadirnya ratusan koperasi desa tersebut adalah bagian dari strategi besar membangun ekonomi dari akar rumput.
“Kami ingin desa-desa di Sumenep menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan kelembagaan koperasi,” ujarnya saat peluncuran program.
Ia juga mengapresiasi peran BPRS Bhakti Sumekar yang secara aktif mendukung ekosistem ekonomi desa melalui kemitraan dan pembiayaan.
“Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat desa, harapannya adalah terbentuknya struktur ekonomi desa yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan,” tandas Bupati Fauzi. (*)
