asatoe.co, Sumenep – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui anggotanya di Komisi C DPRD Jawa Timur resmi mengajukan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim. Surat usulan tersebut telah dilayangkan kepada Ketua DPRD Jawa Timur.
“Hari ini usulan Pansus Bank Jatim sudah kami sampaikan kepada Ketua DPRD Jawa Timur,” ujar anggota Komisi C DPRD Jatim, Nur Faizin, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengungkap kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta dengan nilai mencapai Rp569 miliar. Dalam pengusutan kasus tersebut, sedikitnya empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Nur Faizin menjelaskan, tujuan pengajuan Pansus adalah untuk mendalami kasus tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain.
“Kami berharap Pansus ini dapat segera dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur,” katanya.
Ia menambahkan, Fraksi PKB merupakan inisiator pengusulan Pansus ini, dan menyatakan komitmennya untuk mengawal pengusutan kasus hingga tuntas.
“Tujuan kami jelas, agar kasus serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap Bank Jatim,” ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini sudah ada lima anggota Komisi C yang menandatangani dukungan terhadap usulan Pansus tersebut. Ia optimistis akan ada dukungan tambahan dari anggota DPRD lainnya.
“Kami berkomitmen menyelamatkan Bank Jatim dan mengembalikan kepercayaan publik. Kami berharap dukungan dari rekan-rekan legislatif lainnya,” tambahnya.
Jika Pansus disetujui dalam paripurna, Nur Faizin menyebut Pansus akan mulai bekerja dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.
“Pansus akan menelusuri permasalahan dari hulu hingga hilir. Jika hilirnya sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, kami akan fokus pada akar permasalahannya,” jelasnya.
Politisi PKB asal Kabupaten Sumenep ini berharap inisiatif ini mendapat dukungan luas dan mampu memberikan hasil yang konkret.
“Mohon doa dan dukungan masyarakat agar langkah ini membuahkan hasil yang baik bagi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” pungkasnya. (*)
