asatoe.co, Sumenep – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS), menggelar demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis, (23/9/2021).
Kedatangan GPMS itu untuk mendesak Bupati Fauzi membenahi kinerja sembilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum menunjukkan kinerja yang baik.
Andi Holis, Korlap aksi menyampaikan, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya untuk menyampaikan aspirasinya kepada beberapa OPD sebagai tindak lanjut dari aksi beberapa bulan sebelumnya.
“Kita sudah keliling dari kemarin untuk mengawal implementasi dari janji Bupati yang katanya akan membenahi 9 OPD bermasalah saat kami melakukan aksi beberapa bulan lalu,” ungkapnya.
Sembilan OPD yang dimaksud yaitu Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Yang terparah Dinkes dan Dinsos,” ungkap Andi.
Untuk Dinkes, kata Andi, pihaknya sempat berkirim surat untuk melakukan audiensi. Namun, surat dari GPMS tak digubris dan Kepala Dinkes Sumenep terkesan menghindar.
“Hal itu yang membuat kami kecewa,” timpalnya.
Sedangkan Disdik, Andi menilai adanya keanehan dalam penerbitan buku yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut dia, persoalan Disdik harus tetap dikawal, utamanya dalam hal pendidikan di wilayah Kepulauan.
“Dalam statemen yang dikeluarkan oleh Pak Iksan, ketika menyampaikan soal buku yang dikeluarkan Disdik. Ternyata pembelian buku itu bekerjasama dengan penerbit. Padahal, itu sudah jelas diatur bahwa semua lembaga pendidikan Dana BOS itu harus bersifat umum mau dibelanjakan kepada siapapun. Artinya disitu kita menilai Disdik telah bekerjasama, jangan-jangan terjadi sesuatu,” ucapnya penuh tanya.
Sebab itu, pendemo mendesak Bupati untuk serius dalam menindak OPD. Apalagi, untuk Disdik, yang memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan di Kota Sumekar.
“Karena posisi Disdik itu cukup sentral, menyentuh kehidupan masyarakat, maka desakan kita agar Dinkes dan Disdik ini bisa disikapi secara serius secara sistem yang dilakukan,” tuturnya.
Ditengah kekecewaan massa aksi yang tidak bertemu Bupati Fauzi, Suharjono, Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep mencoba menenangkan massa aksi.
“Bapak Bupati sangat komitmen. Beliau tidak alergi terhadap kritik dan selalu menerima masukan serta saran dari seluruh lapisan masyarakat,” Jelas Jono, sapaan akrab Suharjono.
Jono mengaku sudah melakukan koordinasi. Ia menyampaikan, Bupati siap menerima dan berjumpa dengan pendemo melalui surat audiensi yang harus disampaikan sehingga waktunya bisa dijadwalkan.
“Setelah surat masuk, akan dijadwalkan waktunya, yaitu satu minggu setelah surat masuk,” jelasnya.
Jono juga meminta massa aksi untuk memaklumi ketidak hadiran Bupati dalam kesempatan itu, sebab jadwal Bupati sangat padat.
“Mohon dimaklumi atas ketidak hadiran Bupati saat ini karena kita ketahui bersama jadwal beliau sangat padat, mohon hal ini tidak diartikan bupati mengelak dari hal ini,” pungkasnya.
