asatoe.co, Sumenep – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi ruang refleksi bagi insan pers untuk memperkuat peran strategisnya di tengah derasnya arus informasi digital yang kian cepat.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep, Supanji, menilai tantangan utama pers saat ini tidak hanya soal kecepatan menyajikan berita, tetapi juga menjaga etika, integritas, dan tanggung jawab sosial.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi. Namun, perubahan tersebut tidak boleh menggeser fungsi pers sebagai penyampai informasi yang akurat dan berimbang.
“HPN 2026 harus menjadi pengingat bahwa pers bukan sekadar berlomba cepat, tetapi harus bertanggung jawab atas kebenaran dan dampak sosial dari setiap pemberitaan,” kata Supanji, Selasa (9/2/2026).
Ia menyoroti maraknya praktik jurnalisme instan yang cenderung mengabaikan proses verifikasi demi mengejar trafik dan popularitas. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap media.
“Jika pers hanya mengikuti logika viral tanpa verifikasi dan konteks yang jelas, maka yang dirugikan bukan hanya pembaca, tapi juga martabat pers itu sendiri,” ujarnya.
Supanji menegaskan, pers memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga stabilitas masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, serta menjadi penyeimbang di tengah maraknya hoaks dan disinformasi.
Ia juga mengingatkan media siber agar konsisten mematuhi Kode Etik Jurnalistik, terutama dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan publik, politik, dan isu-isu sensitif.
“Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Pers yang merdeka adalah pers yang berani, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Dewan Pembina JMSI Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengajak insan pers daerah menjadikan momentum HPN 2026 sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas wartawan dan profesionalisme redaksi.
“Pers daerah punya peran penting dalam membangun literasi informasi di masyarakat. Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika prinsip dasar jurnalistik tetap menjadi pegangan,” pungkas Bupati Sumenep itu. (*)
