asatoe.co, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Said menjelaskan, proyek kereta cepat pada awalnya merupakan kerja sama business to business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia dan China, dengan porsi saham masing-masing 60 persen dan 40 persen. Namun saat terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun, pemerintah masuk memberikan dukungan pendanaan.
“Ketika ada cost overrun, tentu pembagian risiko dan modal juga ikut berubah. Maka APBN harus ikut menanggungnya,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pada fase tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan penyertaan modal negara (PMN) untuk menambah porsi modal konsorsium BUMN. Selain itu, proyek Whoosh juga memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Said menambahkan, setelah pengelolaan BUMN yang terlibat dialihkan ke Danantara Indonesia, lembaga tersebut kini memegang tanggung jawab penuh dalam restrukturisasi kewajiban proyek.
“Danantara menjadi pihak yang wajib menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk liability dan kewajiban utangnya,” tegasnya.
Meski begitu, Said menyebut keputusan akhir terkait sumber pembayaran utang berada pada Presiden Prabowo. “Kalau memang utangnya akan dibayar menggunakan APBN, maka APBN yang menanggung,” katanya.
Menurut legislator asal Madura itu, kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk mengakomodasi kebijakan tersebut, meski pemerintah tetap harus cermat menempatkan prioritas anggaran.
“Secara fiskal kita masih kuat. Dana cadangan juga tersedia. Tapi penggunaan anggaran harus diarahkan untuk mendukung sektor riil agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat. Ia meminta masyarakat tidak khawatir soal keberlanjutan Whoosh.
“Enggak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari, tidak ada masalah. Saya yang akan tanggung jawab,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Prabowo menyebut, meskipun PT KAI memiliki kewajiban cicilan sekitar Rp1,2 triliun per tahun kepada pihak China, proyek ini tetap dinilai strategis karena manfaatnya untuk masyarakat.
“Keberadaan Whoosh jauh lebih penting karena bisa mengurangi kemacetan dan polusi. Indonesia negara besar, kita punya kemampuan untuk menanggungnya,” katanya.
Presiden menegaskan, pembangunan Whoosh adalah bagian dari upaya negara menghadirkan transportasi modern, cepat, dan efisien bagi publik.
“Rakyat harus dilayani dengan baik. Teknologi ini tanggung jawab bersama, dan pada akhirnya tanggung jawab Presiden. Jadi saya yang tanggung jawab Whoosh,” tutupnya. (*)
