asatoe.co, Sumenep, Jawa Timur – Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep angkat bicara soal kontribusi besar sektor migas Kepulauan Sumenep terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Dalam pernyataannya, Ketua PC PMII Sumenep menyoroti ketimpangan antara sumbangsih besar wilayah kepulauan terhadap perekonomian provinsi dengan kondisi riil masyarakatnya yang masih jauh dari kata sejahtera.
“Wilayah kepulauan Sumenep, khususnya Blok Kangean dan sekitarnya, menyumbang migas dalam jumlah besar untuk Jawa Timur. Tapi lihatlah kondisi masyarakat di Pulau Sapeken, Kangean, dan Masalembu—akses terhadap layanan dasar masih memprihatinkan. Ini ironi yang sudah berlangsung lama,” ujar Agus salim, Ketua PC PMII Sumenep dalam keterangannya kepada media.
Ia menyebut bahwa meskipun migas dari kepulauan menjadi salah satu pilar utama PAD Jawa Timur, masyarakat penghasil justru belum mendapatkan prioritas dalam pembangunan. Salah satu persoalan krusial yang disoroti adalah minimnya fasilitas kesehatan yang layak di kepulauan.
“Di banyak pulau, masyarakat masih mengandalkan puskesmas pembantu dengan fasilitas terbatas. Tak jarang, untuk sekadar mendapatkan pertolongan medis darurat, pasien harus menempuh perjalanan laut berjam-jam ke daratan Sumenep. Dalam kondisi cuaca buruk, ini bisa menjadi ancaman nyawa,” tegas Agus Salim.
Lebih lanjut, ia mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, agar memberikan perhatian khusus terhadap Madura, khususnya wilayah kepulauan yang kerap terabaikan dalam kebijakan pembangunan.
“Kami tahu Ibu Khofifah punya komitmen terhadap pembangunan inklusif, tapi kami ingin itu tidak berhenti di atas kertas. Perlu ada afirmasi nyata bagi daerah penghasil seperti kepulauan Sumenep. Jangan biarkan masyarakat yang memberi, tapi tak pernah menikmati,” tambahnya.
PMII Sumenep juga mendesak pemerintah provinsi untuk mengalokasikan Dana Bagi Hasil Migas (DBH) secara lebih adil, memperkuat skema Participating Interest (PI) 10% untuk BUMD Sumenep, serta mengembangkan infrastruktur kesehatan di kepulauan, termasuk rumah sakit tipe D, puskesmas keliling laut, dan ambulans laut bersertifikasi medis.
“Kepulauan Sumenep bukan pinggiran Jawa Timur. Kami adalah bagian penting dari nadi ekonomi provinsi ini. Sudah waktunya pemerintah membuktikan kehadirannya secara nyata di tengah masyarakat kepulauan,” pungkas Ketua PC PMII Sumenep.
Narasi ini menjadi suara peringatan bahwa pembangunan tak boleh lagi bias daratan. Keadilan bagi masyarakat di wilayah penghasil migas harus hadir melalui kebijakan konkret, bukan sekadar seremoni.
