asatoe.co, Masa kini, praktik money politik telah menjadi salah satu isu yang mengkhawatirkan dalam proses demokrasi di Sumenep, Madura. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti merusak integritas demokrasi, mengurangi partisipasi politik yang bersih, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyusun langkah-langkah konkret untuk mengatasi money politik dalam konteks politik Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Pada dasarnya, dalam proses pesta demokrasi tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Penting adanya kolaborasi aktif dari semua pihak termasuk peserta pemilu dan pihak swasta. Tak kalah penting pula untuk menyertakan masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
Sekurang-kurangnya ada enam langkah kongkrit yang penting untuk dilakukan dalam mengawal tahapan pelaksanaan pemilu yang bebas dari praktik-praktik yang dapat mengancam demokrasi, khususnya money politik. Dari hasil menelaah situasi yang ada di lapangan, disimpulkan langkah-langkah berikut:
1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Langkah pertama yang perlu diambil adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif money politik terhadap demokrasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana money politik mempengaruhi proses politik dan keputusan pemilih. Program edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti iklan di media massa, seminar atau lokakarya, dan kampanye sosial di platform media sosial. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal juga dapat membantu memperkuat pesan tentang pentingnya partisipasi politik yang bersih.
2. Regulasi Ketat
Langkah berikutnya adalah memperkuat regulasi terkait pendanaan kampanye dan transparansi dana politik. Saat ini, undang-undang yang mengatur pendanaan kampanye perlu diperbarui dan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan dana politik. Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran regulasi juga penting untuk menciptakan efek jera di kalangan calon dan partai politik.
3. Pemantauan Independen
Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, diperlukan lembaga pemantau independen yang dapat mengawasi dan memonitor proses politik secara objektif. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk mengakses informasi terkait pendanaan kampanye dan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran. Keterlibatan masyarakat sipil dan aktivis politik dalam pemantauan independen juga dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik money politik.
4. Partisipasi Aktif Masyarakat
Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proses politik sangat penting untuk mengatasi money politik. Masyarakat perlu diberikan saluran pengaduan yang aman dan efektif untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Selain itu, pendidikan politik yang menyentuh nilai-nilai demokrasi dan kewajiban warga negara juga perlu ditingkatkan untuk membentuk pemilih yang cerdas dan kritis.
5. Kampanye Anti-Korupsi
Kolaborasi dengan lembaga anti-korupsi seperti KPK atau lembaga serupa juga dapat membantu dalam mengatasi money politik. Kampanye anti-korupsi yang mencakup pemahaman terhadap money politik dapat menciptakan stigma negatif terhadap praktik korupsi dalam politik dan memotivasi masyarakat untuk menolaknya.
6. Pendidikan Politik
Pendidikan politik yang menyentuh nilai-nilai demokrasi dan kewajiban warga negara perlu ditingkatkan untuk membentuk pemilih yang cerdas dan kritis. Program pendidikan politik dapat dilakukan di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan non-formal, dan melalui berbagai acara publik untuk memperluas jangkauan pesan-pesan tentang pentingnya partisipasi politik yang bersih.
Melalui implementasi langkah-langkah ini, diharapkan Sumenep, Madura, dapat membangun fondasi politik yang lebih kuat, transparan, dan bermartabat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan sangat diperlukan untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam dinamika politik lokal.
