asatoe.co, Surabaya — Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya menghormati sepenuhnya langkah hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Said menyebut, PDI Perjuangan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
“Kami menerima informasi bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo dan kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT. Kami menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK,” ujar Said Abdullah dalam keterangan resmi yang diterima media, Sabtu (8/11/2025).
Politikus asal Sumenep itu menegaskan, PDI Perjuangan berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Ia menilai, integritas menjadi nilai utama yang harus dijaga seluruh kader partai, terutama yang menduduki jabatan publik.
“Kami menghormati kewenangan KPK dan tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.
Lebih lanjut, Said mengutip arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang berulang kali menekankan pentingnya menjaga integritas dan tidak mencampuri urusan hukum.
“Seperti yang selalu diingatkan Ibu Megawati, kami tidak boleh mempengaruhi atau mengintervensi proses hukum dalam bentuk apa pun,” katanya.
Menurut Said, tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan mendukung penuh langkah KPK dalam menegakkan hukum dan membersihkan praktik-praktik korupsi di pemerintahan.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Kami mendukung penuh setiap upaya pemberantasan korupsi, apalagi oleh KPK,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Said juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa kader partainya. Ia menyesalkan jika ada pejabat daerah dari PDI Perjuangan yang tidak mampu menjaga amanah publik.
“Kami memohon maaf kepada warga Kabupaten Ponorogo. Kami menyesalkan jika yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dan telah mencederai kepercayaan rakyat,” ucapnya.
Said menambahkan, kasus yang menimpa Bupati Ponorogo akan menjadi bahan evaluasi internal bagi PDIP Jawa Timur. Partai akan memperkuat pembinaan kader, memperketat rekrutmen, serta meningkatkan pengawasan terhadap kepala daerah dari partai.
“Peristiwa ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah. Kami akan memperkuat pembinaan kader dan meninjau kembali biaya politik agar tidak memunculkan praktik yang menyimpang di masa mendatang,” pungkasnya. (*)
