asatoe.co, Jakarta – PDI Perjuangan memastikan akan mengambil posisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini ditegaskan Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, sesuai dengan hasil Kongres ke-6 partai di Bali.
“Kami tetap konsisten menjadi sparing partner pemerintah. Artinya, kami berada di luar pemerintahan, tetapi tetap memberi masukan secara konstruktif,” ujar Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025) kemarin.
Said menambahkan, meski tidak bergabung dalam kabinet, PDIP tetap memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan yang dinilai positif. Salah satunya adalah pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk ketulusan Presiden, bukan hasil kompromi politik. “Kami percaya, pemberian amnesti itu murni ketulusan Presiden. Tidak ada sedikit pun unsur transaksional di dalamnya,” tegas Said.
Lebih lanjut, ia menegaskan sikap PDIP untuk berada di luar kabinet sudah final dan merupakan amanat kongres.
“Apapun istilahnya, tidak masuk kabinet atau di luar pemerintahan, kami akan tetap menjadi penyeimbang,” pungkasnya. (*)
