asatoe.co, Sumenep – Wakil Ketua DPRD Sumenep, M. Syukri, meminta SKK Migas dan Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah konkret menyikapi polemik antara warga Kepulauan Kangean dan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) terkait rencana survei seismik migas.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. SKK Migas dan Pemkab Sumenep harus hadir memberikan solusi bijak. Kami tentu berpihak pada masyarakat,” ujar Syukri, Kamis (3/7/2025).
Syukri mengatakan, penolakan warga terhadap kehadiran PT KEI bukan tanpa dasar. Menurutnya, masyarakat berhak mempertanyakan kegiatan perusahaan yang belum disosialisasikan secara utuh.
“Penolakan warga pasti didasari kekhawatiran. Wajar jika mereka menolak perusahaan yang datang tanpa penjelasan menyeluruh,” ungkap politisi asal Kangean itu.
Ia menilai, penjelasan dari pihak perusahaan tidak cukup. SKK Migas dan pemerintah daerah perlu turun langsung ke masyarakat untuk memberikan informasi secara terbuka mengenai dampak dan manfaat kegiatan migas tersebut.
“Jangan hanya menjadi penonton. SKK Migas dan Pemkab harus aktif menjelaskan secara transparan,” tegasnya.
Syukri juga meminta agar proses survei seismik dihentikan sementara hingga semua elemen masyarakat menerima informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Humas SKK Migas belum merespons permintaan konfirmasi terkait desakan DPRD Sumenep.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengimbau semua pihak menjaga kondusivitas daerah.
“Kami berharap iklim investasi di Sumenep tetap terjaga dengan baik,” ujarnya singkat.
