asatoe.co, Sumenep – Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep, Rasidi, mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep merumuskan skema pinjaman berbunga rendah khusus bagi pelaku UMKM, Rabu (19/11/2025).
Dorongan itu muncul setelah ia menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM yang kesulitan mengakses permodalan di bank-bank konvensional akibat tingginya bunga maupun persyaratan yang dianggap memberatkan.
Menurut Rasidi, dalam beberapa pertemuannya dengan pelaku UMKM, persoalan permodalan menjadi keluhan yang paling sering disampaikan. Banyak pelaku usaha lokal yang sebenarnya memiliki prospek, tetapi terganjal akses kredit karena beban bunga yang tinggi dan prosedur perbankan yang tidak selalu ramah bagi usaha kecil.
“UMKM kita datang ke bank konvensional, tapi sering terhambat karena bunga tinggi dan syarat-syarat yang berat. Mereka meminta solusi, dan sebagai wakil rakyat saya punya kewajiban mengawal aspirasi itu,” ujar Rasidi.
Sebagai tindak lanjut atas aspirasi tersebut, Rasidi meminta Pemkab Sumenep menyiapkan anggaran khusus untuk menyediakan skema pinjaman berbunga rendah, margin ringan, atau model pembiayaan lain yang tidak menambah beban bagi peminjam. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk memberikan subsidi selisih bunga atau mengembangkan dana bergulir yang lebih terjangkau.
Ia menilai bahwa penyaluran pembiayaan idealnya menggandeng Bank BUMD daerah, yakni BPRS Bhakti Sumekar. Bank syariah milik pemerintah daerah itu dianggap paling memahami karakter UMKM lokal serta memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan pembiayaan mikro.
“BPRS Bhakti Sumekar punya jaringan, pengalaman, dan kedekatan dengan masyarakat. Kalau pemkab menyalurkan dana pinjaman melalui BPRS, programnya akan lebih tepat sasaran dan akuntabel,” jelasnya.
Rasidi menambahkan, skema pinjaman murah tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan nyata bagi UMKM untuk memperkuat modal kerja, memperluas usaha, serta meningkatkan daya saing. Dengan akses pembiayaan yang lebih ringan, sektor-sektor produktif dapat bergerak lebih cepat dan memberi dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berharap program ini dapat segera dibahas dan dimasukkan dalam prioritas pembangunan daerah. “Kami di DPRD siap mendukung dari sisi penganggaran. Yang penting pemerintah daerah serius merespons kebutuhan nyata pelaku UMKM,” tegasnya.
