asatoe.co, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH. Said Abdullah, menegaskan komitmen partainya untuk memastikan kinerja para wakil rakyat berjalan maksimal. Langkah ini diambil sebagai jawaban atas meningkatnya harapan masyarakat agar DPR dan DPRD benar-benar hadir dalam menyerap aspirasi rakyat.
Said menilai partai politik bukan hanya wadah politik, melainkan organisasi publik yang punya kewajiban memperjuangkan suara rakyat. “Kami menyadari parpol memiliki tanggung jawab menyerap aspirasi dan tuntutan itu dengan nyata,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Sebagai tindak lanjut, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan mekanisme evaluasi ketat bagi legislator, khususnya anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi.
Ada lima aspek utama yang menjadi perhatian. Pertama, setiap legislator diwajibkan memiliki rumah aspirasi sebagai tempat menampung keluhan masyarakat. Kedua, disiplin dalam tugas kedewanan, mulai dari kehadiran rapat, penyusunan perda, hingga pengawasan APBD.
Ketiga, legislator diminta aktif membangun komunikasi publik, baik melalui media massa maupun media sosial, agar masyarakat mengetahui kerja-kerja politik mereka. Keempat, mendukung program prioritas pemerintah yang terbukti bermanfaat bagi rakyat.
“Kelima, loyalitas kader terhadap partai juga menjadi ukuran. Legislator harus aktif dalam kegiatan partai hingga tingkat bawah,” kata Said.
Selain itu, Said menginstruksikan seluruh pengurus PDI Perjuangan di Jawa Timur, mulai dari ranting hingga DPD, membuka kantor partai sebagai rumah pengaduan rakyat. Hasil evaluasi legislator nantinya juga akan disampaikan secara berkala kepada publik.
“Dengan begitu, partai hadir langsung di tengah masyarakat,” tandasnya. (*)
