asatoe.co, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah tidak menaikkan tarif pajak di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Ia menilai, strategi perpajakan seharusnya lebih difokuskan pada perluasan basis usaha dibanding sekadar mengejar target setoran negara.
“Jangan sampai Ditjen Pajak berburu di kebun binatang, tetapi harus memperluas kebun binatang. Artinya, kita perlu memperbesar skala usaha dan memperbanyak jumlah pelaku usaha agar penerimaan pajak meningkat,” kata Said, Jumat (22/8/2025).
Said mengingatkan bahwa situasi global masih diliputi ketidakpastian akibat perang konvensional dan perang dagang. Kondisi ini, ujarnya, membuat banyak negara menghadapi tantangan yang sama, namun dengan kapasitas berbeda untuk mengatasinya. Meski begitu, ia optimistis Indonesia mampu bertahan menghadapi tekanan eksternal.
Ia juga menekankan pentingnya asumsi ekonomi makro yang realistis namun tetap memberi optimisme. “Kebijakan fiskal harus adaptif, komprehensif, dan bisa dijalankan secara efektif,” tegasnya.
Menurut Said, peluang pertumbuhan tetap terbuka karena IMF memproyeksikan ekonomi global 2026 tumbuh 3 persen, lebih tinggi dari 2025 yang hanya 2,8 persen. Negara berkembang bahkan diperkirakan tumbuh hingga 3,9 persen.
“Kita harus mengubah pola pikir, melihat krisis sebagai peluang untuk melompat lebih tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menyoroti tantangan proteksionisme akibat perang dagang. Menurutnya, Indonesia harus membangun kemandirian energi dan pangan agar tidak bergantung pada strategi defisit APBN.
“India punya cadangan strategis minyak. Kita apa? Itu yang harus dijawab,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga mengapresiasi pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan pada kuartal I 2025 yang dinilainya sebagai awal baik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Said mengingatkan tren positif ini harus dijaga, terutama dengan meningkatnya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Menutup paparannya, Said menegaskan pemerintah harus menjalankan program besar seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Program itu harus benar-benar menjadi game changer. Jangan sampai kita membuang waktu dan sumber daya sia-sia,” pungkasnya. (*)
