asatoe.co, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah bergerak cepat menangani bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Desakan tersebut muncul setelah BNPB melaporkan data terbaru pada 3 Desember 2025. Dalam laporan itu tercatat 753 korban meninggal, 650 orang masih hilang, 2.600 warga luka-luka, dan lebih dari 576 ribu orang terpaksa mengungsi.
Said menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban. Ia menyebut tragedi itu sebagai musibah nasional yang menyisakan kesedihan besar bagi seluruh masyarakat.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 3 Desember 2025.
Ia meminta pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan nasional dalam penanganan bencana, termasuk memaksimalkan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun. Menurutnya, anggaran itu penting untuk menopang tanggap darurat dan pemulihan awal.
“Kebutuhan tanggap darurat masih sangat mendesak. Jangan sampai warga kelaparan atau kesulitan mendapatkan bantuan dasar,” tegasnya.
Said juga menyinggung aksi warga yang mengambil barang dari pertokoan dan gudang Bulog. Ia menilai tindakan tersebut terjadi akibat distribusi bantuan yang belum menjangkau semua titik terdampak.
“Mereka melakukan itu untuk mempertahankan hidup. Saya yakin mereka tidak menginginkan tindakan itu jika bantuan sudah tersedia,” katanya.
Karena itu, politisi PDI Perjuangan tersebut meminta pemerintah mempercepat penyediaan tempat pengungsian yang memadai, suplai makanan, fasilitas MCK, selimut, dan pakaian. Ia juga menekankan perlunya layanan trauma healing bagi anak-anak.
Selain itu, ia mendorong pemerintah memperluas operasi pencarian untuk menemukan korban yang masih hilang.
Untuk penanganan jangka panjang, Said mengusulkan penggunaan skema anggaran multiyears, termasuk APBN 2026, guna mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Menurutnya, kerusakan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, tempat ibadah, serta infrastruktur dasar membutuhkan anggaran besar dan perencanaan matang.
“Pemulihan layanan publik dan pembangunan kembali infrastruktur harus menjadi prioritas setelah masa tanggap darurat selesai,” pungkasnya. (*)
