asatoe.co, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal nasional. Langkah tersebut dinilai mendesak untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah tekanan global terhadap perekonomian Indonesia.
Said menilai sentimen negatif saat ini terus membayangi pasar keuangan domestik. Ia menyinggung sorotan MSCI terkait praktik tidak sehat di pasar saham yang berdampak pada pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Tekanan eksternal juga datang dari Goldman Sachs yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight. Penurunan itu didasari meningkatnya risiko investabilitas di dalam negeri.
Tak hanya itu, Moody’s Investors Service turut merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stable menjadi negative. Lembaga tersebut menilai prediktabilitas kebijakan yang melemah berdampak pada efektivitas kebijakan ekonomi dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurut Said, perhatian lembaga pemeringkat juga tertuju pada tata kelola Danantara, termasuk prioritas investasi dan sumber pendanaannya. Dalam waktu dekat, pasar juga menantikan laporan FTSE Russell terkait outlook pasar saham dan ekonomi Indonesia.
“Benang merah dari berbagai koreksi lembaga internasional itu adalah persoalan tata kelola, baik di pasar modal, kebijakan fiskal, maupun pengelolaan lembaga seperti Danantara,” kata Said dalam keterangannya.
Ia mengingatkan bahwa sorotan terhadap Indonesia bukan hal baru. Dana Moneter Internasional (IMF) dan International Debt Relief (IDR) sejak lama menyoroti rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara.
IMF merekomendasikan batas maksimal rasio utang sebesar 150 persen dari pendapatan negara, sementara IDR di angka 167 persen. Namun, rasio Indonesia saat ini disebut telah mencapai sekitar 349,9 persen.
Kondisi tersebut dinilai dapat memperburuk persepsi investor, terutama di pasar obligasi. Said mencatat kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) terus menurun, dari sekitar 40 persen empat tahun lalu menjadi hanya 14 persen per akhir Desember 2025.
Ia juga menyinggung rekomendasi IMF agar Bank Indonesia tidak terus menyerap SBN. Saat ini, kepemilikan BI atas SBN disebut telah melampaui 25 persen dari total yang beredar.
Dorong Reformasi Struktural
Said menilai tekanan global justru bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan. Presiden dinilai memiliki posisi strategis untuk memimpin reformasi struktural di sektor keuangan dan fiskal.
Di sektor pasar modal, ia mendorong penguatan independensi bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, peningkatan porsi free float saham hingga minimal 15 persen serta penguatan keterbukaan informasi dinilai penting.
Ia juga meminta OJK memperkuat penegakan hukum, melakukan sertifikasi pelaku media sosial di pasar modal, serta mengevaluasi penempatan dana asuransi dan dana pensiun di bursa saham.
“Reformasi ini penting untuk menekan efek rambatan ke sektor lain, terutama pasar obligasi yang masih menjadi tulang punggung pembiayaan APBN,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, Said meminta Presiden memimpin restrukturisasi belanja negara untuk menekan pelebaran defisit dan mulai mengurangi beban utang. Langkah ini dinilai sejalan dengan rekomendasi IMF dan IDR.
Ia menegaskan program prioritas pemerintah tidak perlu dibatalkan, namun perlu dihitung ulang skema pendanaannya serta diperbaiki tata kelolanya. Pelibatan publik dan para ahli dinilai penting untuk memperkuat fondasi kebijakan.
Dalam jangka pendek hingga menengah, pembiayaan utang masih dibutuhkan. Namun, Said meyakini kepercayaan investor dapat pulih jika reformasi fiskal dijalankan secara kredibel dan dikomunikasikan secara transparan.
“Imbal hasil tinggi bukan solusi jangka panjang, bahkan bisa menjadi bumerang. Kuncinya tetap pada perbaikan tata kelola dan keterbukaan informasi,” tegasnya.
Said juga menyinggung pengungkapan kasus fraud oleh KPK di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Menurutnya, hal itu mencerminkan persoalan struktural akibat kewenangan yang terlalu terpusat dan lemahnya pengawasan.
Selain itu, ia meminta Presiden memberikan sinyal yang jelas terkait arah dan peran Danantara. Tujuan Danantara untuk menggerakkan sektor riil, mendorong industrialisasi, dan membuka lapangan kerja perlu ditegaskan.
“Jika langkah-langkah ini dikomunikasikan secara terbuka dan konsisten, kepercayaan akan tumbuh dan arah perbaikan tata kelola nasional akan semakin kuat,” pungkas Said. (*)
