asatoe.co, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, menilai arah kebijakan pertahanan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto tetap berpijak pada prinsip pertahanan semesta yang digagas Jenderal AH Nasution. Menurutnya, konsep ini masih sangat relevan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. TNI dan Polri menjadi kekuatan utama yang ditopang partisipasi aktif rakyat terlatih dalam bela negara,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).
Ia menilai, bentuk ancaman masa kini tidak hanya berupa perang konvensional, tetapi juga perang politik, ekonomi, budaya, dan siber. Karena itu, keterlibatan masyarakat serta profesional di berbagai bidang dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan nasional.
“Perang modern tidak lagi hanya di medan tempur. TNI dan Polri tentu memiliki keterbatasan, sehingga perlu dukungan rakyat terlatih dan profesional yang terintegrasi dengan kekuatan pertahanan,” jelasnya.
Meski demikian, Said menegaskan kekuatan pertahanan konvensional tetap penting. Ia menilai, konsep Minimum Essential Force (MEF) menjadi tolok ukur untuk memastikan kemampuan dasar pertahanan nasional tetap terjaga.
“Walau perang kini multifront, kekuatan konvensional tetap dibutuhkan,” katanya.
Said menjelaskan, pemenuhan MEF memerlukan dukungan anggaran, organisasi, pengembangan industri pertahanan, serta peningkatan profesionalitas prajurit. Ia juga mengapresiasi langkah konkret Presiden Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan yang memperkuat struktur organisasi TNI.
“Beliau membentuk enam Kodam baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Kopassus, serta 20 Brigade Teritorial,” papar Said.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga membangun lima Batalion Infanteri Marinir dan lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.
Said menilai kemandirian industri pertahanan nasional juga harus diperkuat. Indonesia, kata dia, memiliki PT PAL dan PT Pindad yang mampu memproduksi kapal perang, tank, hingga senjata tempur.
“Indonesia sudah punya PT PAL dan PT Pindad yang berperan besar dalam penyediaan alutsista,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam proyek pesawat tempur generasi 4.5, KAI KF-21 Boramae, yang saat ini berjalan lambat. “Prototipe sudah jadi dan sempat diuji coba, tapi lajunya agak lambat,” tambahnya.
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said memastikan pihaknya terus mendukung penguatan anggaran pertahanan. Namun, ia mengakui besaran anggaran Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan.
“Menurut Global Firepower, Defend Budget Rank 2025, Indonesia berada di peringkat 29, di bawah Singapura di posisi 26. Ini belum ideal, tapi kita akan terus perkuat sambil menjaga kesehatan fiskal,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Said menekankan pentingnya profesionalitas prajurit TNI sebagai pilar utama pertahanan nasional.
“TNI dibangun dengan merit sistem yang ketat. Prestasi menjadi dasar kenaikan pangkat. Bravo, Dirgahayu TNI ke-80. Jadilah patriot bangsa yang gagah berani,” pungkasnya. (*)
