asatoe.co, Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti masih adanya upaya swadaya yang dilakukan TNI saat memobilisasi peralatan penanganan bencana di Sumatera. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika koordinasi anggaran berjalan baik.
Said meminta Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bergerak lebih cepat. Menurutnya, kebijakan anggaran harus responsif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Ia menyebut APBN 2025 masih memiliki dana on call sekitar Rp500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Dana itu, kata dia, dapat dimanfaatkan jika kebutuhan segera diajukan oleh BNPB sebagai penanggung jawab utama.
Said menegaskan, Kementerian Keuangan pada dasarnya bisa merespons cepat. Namun, hal itu bergantung pada kemampuan BNPB dalam mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk dukungan bagi TNI.
Ia menyoroti pentingnya pembangunan jembatan bailey oleh TNI AD. Jembatan darurat tersebut berperan membuka akses wilayah terdampak yang terisolasi akibat bencana.
Menurut Said, kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey tidak besar. Prosesnya bisa dipercepat jika koordinasi antarinstansi berjalan efektif.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengingatkan agar persoalan ini menjadi bahan evaluasi bersama. Ia menilai penanganan bencana tidak boleh tersendat oleh prosedur birokrasi yang berbelit.
Said juga menyatakan dukungan terhadap langkah TNI AD yang mengerahkan seluruh sumber daya. Ia turut mendukung rencana Presiden Prabowo menambah pengadaan jembatan bailey.
Ia menambahkan, selain dana on call, APBN 2025 juga memiliki alokasi di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Anggaran itu dapat digunakan melalui penerbitan peraturan presiden.
“Intinya, anggaran penanganan bencana tersedia. Yang dibutuhkan adalah koordinasi cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkas Said. (*)
