asatoe.co, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon.
Dalam insiden tersebut, tiga prajurit TNI dilaporkan meninggal dunia, sementara lima lainnya mengalami luka-luka. Serangan itu diduga dilakukan oleh tentara Israel.
Said menilai, serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ia menyebut tindakan tersebut mencerminkan sikap seolah-olah kebal hukum.
“Sejak Oktober 2024, tercatat sudah puluhan serangan terhadap properti dan personel penjaga perdamaian PBB di Lebanon,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, rangkaian insiden tersebut memperlihatkan adanya impunitas yang berulang, termasuk dalam konflik yang lebih luas di wilayah Gaza, Palestina.
Ia juga menyoroti lemahnya respons dunia internasional. “Tragedi seperti ini terus terjadi tanpa ada langkah tegas untuk menghentikannya,” kata Said.
Lebih lanjut, Said mendesak PBB untuk menunjukkan peran nyata dalam menjaga perdamaian dunia. Ia mendorong organ-organ penting seperti Dewan Keamanan dan Mahkamah Internasional untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional.
Said menilai, tindakan Israel berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran berat hukum internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, hingga agresi.
Selain itu, ia meminta pertanggungjawaban langsung dari Israel. Ia mendesak agar Israel mengakui serangan tersebut, menyampaikan permintaan maaf secara resmi di forum PBB, serta bersedia menjalani proses hukum internasional.
Said juga mengajak negara-negara di dunia untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel. Ia mencontohkan langkah sejumlah negara seperti Spanyol, Prancis, dan Denmark yang telah mengambil sikap terkait konflik tersebut.
Di sisi lain, ia menyinggung hasil sidang Majelis Umum PBB pada September 2025 yang mendukung solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Ia menyebut mayoritas negara anggota telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
“Keputusan itu harus segera ditindaklanjuti agar konflik tidak semakin meluas,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Said mengajak masyarakat Israel untuk mendorong pemerintahnya mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan. Ia mengingatkan bahwa tanpa perubahan sikap, Israel berisiko semakin terisolasi di kancah internasional.
“Peristiwa ini bukan hanya duka bagi Indonesia, tetapi juga ujian bagi kredibilitas PBB dalam menjaga perdamaian dunia,” pungkasnya. (*)
