asatoe.co, Sumenep – Ulama Madura yang tergabung dalam Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura (Bassra) bertemu dengan Bupati Sumenep Achmad Fauzi di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Jumat (13/5/2022).
Dalam pertemuan itu, hadir Ketua Bassra KH. Muhammad Rafi’i Baidlawi dari Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Sekjen Bassra KH. Syafik Rofi’i Bangkalan, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan KH. Ahmad Fauzi Tidjani, Pengasuh Ponpes Al-Karimiah Baraji Sumenep KH. A. Busyro Karim, dan sejumlah kiai lainnya.
Sekjen Bassra KH. Syafik Rofi’i mengatakan, silaturahim bersama kepala daerah di Madura sengaja dilakukan untuk mencari solusi dalam membantu para petani tembakau dan petambak garam.
“Hari ini kita bersilaturahim dengan Bupati Sumenep, selanjutnya dengan Bupati Pamekasan, Bupati Sampang, dan Bupati Bangkalan,” ungkap KH. Syafik.
Menurutnya, bertemu dengan empat bupati di Madura merupakan salah satu cara membantu para petani dan petambak yang sering mengeluhkan soal tembakau dan garam, terutama dalam kebijakan harga yang setiap tahun selalu menjadi persoalan.
“Kiai dan ulama yang tergabung di Bassra ini sering didatangi petani tembakau dan garam. Kita tampung aspirasi mereka, terus kita diskusikan dengan bapak Bupati. Karena urusan regulasi, kan pak Bupati yang tahu, kita hanya membantu,” ujarnya.
Selain itu, kata KH. Syafik, dalam membantu para petani, pihaknya juga telah berkirim surat ke Presiden Jokowi. Namun, hingga saat ini surat yang dikirim itu belum ada jawaban.
“Sebelum ada jawaban, ya kita kan harus tetap berkomunikasi dengan pejabat-pejabat di daerah, terutama dengan Bupati,” imbuhnya.
Selebihnya, KH. Syafik bersama Ulama Bassra yang lain berharap, semua petani tembakau dan garam yang ada di Madura bisa lebih sejahtera. Caranya, yaitu semua elemen yang terlibat dalam persoalan ini harus memiliki niat baik, sehingga para petani tidak selalu menjadi korban.
“Semuanya harus memiliki niat baik, apakah itu pabrikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua elemen yang terlibat dalam persoalan ini. Sehingga para petani ini tidak selalu menjadi korban kebijakan,” harapnya, memungkasi.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyampaikan terima kasih kepada Ulama Madura yang tergabung dalam Bassra karena telah ikut memberikan support kepada kepala daerah, khususnya bupati.
Menurutnya, support dari para ulama ini merupakan cambuk kepada kepala daerah agar berfikir lebih keras untuk bisa menjaga stabilitas harga tembakau dan garam. Sebab, menurut Bupati Fauzi, persoalan yang ada di Madura tidak jauh dari tembakau dan garam yang setiap tahun konsistensi harganya tidak bisa stabil.
“Menurut saya, keterkaitan dengan tembakau dan garam harus ada kesamaan persepsi tiga bupati di Madura, yaitu Sumenep, Pamekasan dan Sampang. Dan itu sudah saya sampaikan kepada para kiai, agar kita ini memiliki langkah-langkah yang sama dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ujar Bupati Fauzi.
Sementara untuk langkah yang akan diambil Kabupaten Sumenep sendiri, Bupati Fauzi mengungkapkan, untuk jangka panjangnya, Sumenep telah ada Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga berencana memberikan bantuan pupuk kepada petani tembakau.
“Kita juga akan melakukan komunikasi intensif dengan pihak pabrikan, yang mana komunikasi intensif ini persepsinya harus sama dengan Bupati Pamekasan dan Sampang. Terutama dengan Bupati Pamekasan, harus sama nanti persepsinya, karena pabrikannya ini ada di Pamekasan dan Sumenep. Makanya, strateginya harus sama,” jelasnya.
Sementara untuk garam, Bupati Fauzi meminta pemerintah pusat agar mengukur kebijakan impor yang akan dilakukan. Artinya, jelas dia, pemerintah harus benar-benar menghitung berapa kebutuhan nasional dan berapa yang harus diimpor.
“Impornya jangan sampai berlebihan. Harus dilakukan pengawasan, jangan sampai ada yang bocor. Garam industri harus benar-benar untuk industri, jangan untuk yang lain,” katanya, menegaskan.
Selain itu, kata Bupati Fauzi, untuk membantu penyerapan garam petani, Sumenep perlu membangun pabrik soda ash. Dimana dengan keberadaan pabrik ini nantinya diharap bisa membantu menyerap garam milik petani.
“Pabrik soda ash ini akan menghasilkan bahan baku kaca, deterjen dan lain sebagainya. Bahan baku ini terbuat dari garam, makanya kita usahakan ada investor yang membangun pabrik ini di Sumenep,” jelasnya.
Selain itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep ini juga akan membantu petambak garam dengan cara berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sebab, kewenangan harga garam berada di pemerintah pusat.
“Urusan kebijakan garam ini ada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan, apalagi kewenangan soal mengatur HET garam. Makanya, kita akan komunikasikan dengan pusat,” katanya.
