asatoe.co, Sumenep – Suasana penuh keakraban mewarnai kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rasidi, Jumat (7/11/2025).
Warga yang hadir memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan beragam persoalan yang mereka rasakan, terutama terkait kebijakan di kawasan pelabuhan Kalianget.
Salah satu aspirasi yang mengemuka datang dari warga yang memanfaatkan penyeberangan menuju Pulau Talango. Mereka mengeluhkan adanya pungutan karcis masuk pelabuhan, khususnya bagi kendaraan roda empat, meski tujuan mereka hanya untuk menyeberang ke Pulau Talango.
Bagi masyarakat Talango, penyeberangan itu merupakan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, mereka menilai kebijakan karcis masuk pelabuhan terasa tidak adil, sebab mereka tidak menggunakan fasilitas pelabuhan besar yang melayani kapal antarpulau.
“Padahal kami cuma lewat ke dermaga tongkang penyeberangan, bukan naik kapal besar. Tapi tetap saja harus bayar karcis,” ujar salah seorang warga.
Menanggapi hal itu, Rasidi menyatakan akan menyuarakan aspirasi masyarakat Talango kepada pemerintah daerah agar kebijakan tersebut dikaji ulang.
Menurutnya, warga yang hendak menyeberang ke Pulau Talango bukanlah pengguna fasilitas pelabuhan komersial, melainkan masyarakat yang hendak pulang ke rumahnya sendiri atau melakukan aktivitas sosial dan keagamaan.
“Masyarakat Talango itu bukan wisatawan, mereka pulang ke rumahnya sendiri. Begitu juga rombongan peziarah ke Asta Yusuf, tujuannya bukan ke pelabuhan besar, melainkan ke dermaga penyeberangan. Jadi sudah sepantasnya mereka tidak dibebani karcis masuk,” tegas Rasidi.
Lebih lanjut, Rasidi yang juga merupakan ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal serius aspirasi ini agar ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Ia menilai pembebasan karcis masuk pelabuhan bagi warga tujuan Pulau Talango merupakan bentuk keadilan pelayanan publik, sekaligus wujud kehadiran pemerintah daerah di tengah kebutuhan rakyatnya.
“Kami di Fraksi PKB akan mengawal aspirasi ini sampai tuntas. Pemerintah daerah harus mendengar suara masyarakat, karena ini bukan soal uang karcis, tapi soal rasa keadilan. Tidak pantas warga yang hanya ingin pulang atau menyeberang sebentar masih dibebani biaya karcis masuk pelabuhan,” ujar Rasidi menegaskan.
Ia berharap, pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat segera meninjau ulang sistem retribusi di kawasan pelabuhan, serta mempertimbangkan pembebasan karcis masuk bagi kendaraan dan penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Talango.
Rasidi menutup dengan menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses ini akan menjadi bahan penting bagi Fraksi PKB untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, agar kebijakan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.
