asatoe.co, Sumenep – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp2,5 miliar.
Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkimhub Sumenep Noer Lisal Anbiyah menyampaikan, tahun 2024 anggaran RTLH Rp2,5 miliar. Anggaran itu diperuntukkan untuk 128 calon penerima RTLH.
“Bantuan ini diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu. Khususnya, bagi mereka yang menempati rumah gedek atau yang berdinding anyaman bambu,” ujar Lisal, panggilan akrab Noer Lisal Anbiyah.
Menurut Lisal, bantuan itu diberikan kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Baik itu yang berada di wilayah daratan maupun kepulauan.
“Salah satu penerima di wilayah daratan yakni di Kecamatan Ambunten dan Kecamatan Kota. Kalau di kepulauan berada di Kecamatan Sapeken, Gayam dan Nonggunong,” jelasnya.
Lisal menjelaskan, alokasi anggaran RTLH per unit tidak sama. Karena dari 128 unit, ada sebagian yang masuk di program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Sumenep.
“Anggaran untuk RTLH yang murni dari Pemkab sebesar Rp20 juta per unit, tapi untuk yang Pokir bervariasi, ada yang Rp10 juta, Rp15 juta hingga Rp30 juta per unit,” tuturnya.
Saat ini, kata Lisal, program tersebut sudah dalam tahap verifikasi kelayakan penerima. Hal itu dilakukan untuk memastikan rumah calon penerima benar-benar tidak layak huni dan berhak menerima bantuan
“Pekerjaan fisik segera direalisasikan dalam waktu dekat. Targetnya, sebelum akhir Desember harus sudah tuntas secara keseluruhan,” tandasnya.
