asatoe.co, Sumenep – Empat jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep kini resmi memiliki nakhoda baru. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo meminta para pejabat yang dilantik menjawab kepercayaan tersebut dengan kerja nyata, integritas, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Empat pejabat pimpinan tinggi pratama itu dilantik Bupati Fauzi di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton Sumenep, Jumat (4/9/2026).
Mereka adalah Yudi Nur Sukmadianto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).
Kemudian, Hakiki Maulana Firmansyah dipercaya memimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sedangkan Kamiluddin dilantik sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep.
Bupati Fauzi menegaskan, jabatan yang diterima para pejabat bukan sekadar bagian dari perjalanan karier. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui profesionalitas dan hasil kerja.
“Jabatan ini adalah amanah. Karena itu, laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tegas Bupati Fauzi.
Ia meminta para kepala OPD baru tidak hanya menjalankan tugas secara administratif. Mereka juga harus peka terhadap persoalan yang berkembang dan mampu menghadirkan solusi sesuai bidang tugas masing-masing.
Menurut Bupati Fauzi, empat OPD tersebut memiliki peran strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Bakesbangpol memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas serta kehidupan sosial dan politik daerah. Disperkimhub berperan dalam penataan kawasan permukiman hingga pelayanan transportasi.
Sementara Satpol PP menjadi salah satu perangkat daerah yang menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. BPBD juga dituntut selalu siap menghadapi berbagai potensi bencana.
Karena itu, Bupati Fauzi menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Kompleksitas persoalan pemerintahan, menurutnya, tidak bisa ditangani oleh satu OPD secara sendiri-sendiri.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program pembangunan berjalan lebih efektif dan kebutuhan masyarakat dapat direspons dengan cepat.
“Kepercayaan yang diberikan harus dibayar dengan tanggung jawab. Tunjukkan kemampuan dan kinerja terbaik sesuai amanah yang telah diberikan,” pungkas Bupati Fauzi. (*)
