asatoe.co, Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).
Sidang berlangsung di ruang paripurna DPRD dengan dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan, perwakilan pemerintah daerah, serta tamu undangan.
Ketua Pansus LKPj, Hosnan, menegaskan bahwa LKPj menjadi bagian krusial dalam mekanisme pemerintahan daerah. Dokumen tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja pemerintah.
“Melalui LKPj, pemerintah daerah menyampaikan hasil kerja selama satu tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat,” ujar Hosnan.
Ia menilai, pelaksanaan program pada tahun 2025 berlangsung di tengah dinamika yang cukup kompleks. Kondisi ekonomi, sosial, serta tantangan geografis kepulauan turut memengaruhi capaian pembangunan.
Dalam proses pembahasannya, Pansus melakukan pendalaman melalui serangkaian rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah serta telaah dokumen secara menyeluruh.
Hosnan menyebut, pendekatan yang digunakan tidak semata mengevaluasi capaian, melainkan juga merumuskan catatan perbaikan yang bersifat konstruktif.
“Evaluasi ini kami arahkan agar menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas kebijakan ke depan,” katanya.
Secara umum, Pansus melihat pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah program strategis, terutama dalam penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya terkait optimalisasi pendapatan asli daerah dan distribusi pembangunan yang belum merata.
Menurut Hosnan, wilayah kepulauan masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat agar pembangunan tidak terpusat di daratan.
“Pemerataan harus menjadi fokus bersama, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kepulauan,” ucapnya.
Di bidang tata kelola pemerintahan, upaya perbaikan dinilai telah berjalan. Meski begitu, efektivitas pelayanan publik diharapkan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada sektor infrastruktur, pembangunan dinilai menunjukkan arah positif dalam mendukung konektivitas wilayah. Kendati demikian, aspek pemerataan tetap menjadi perhatian utama.
Sementara itu, sektor kesehatan turut menjadi sorotan. Pansus mencatat masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD dr. Moh. Anwar.
“Kami mendorong adanya pembenahan manajemen dan peningkatan kualitas layanan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik,” tegas Hosnan.
Selain itu, Pansus juga mengusulkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya penguatan kebijakan berbasis riset, peningkatan pengawasan hingga tingkat desa, serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Menutup penyampaiannya, Pansus memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025. Namun, upaya pembenahan dinilai tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, demi mewujudkan Sumenep yang maju dan berkeadilan,” pungkasnya. (*)
