asatoe.co, Sumenep – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menyampaikan rencana kebijakan yang masih dalam tahap pembahasan. Menurutnya, kepastian dan konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan dunia usaha dan investor.
Pesan tersebut disampaikan Said saat rapat kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, Selasa (9/6/2026).
Said menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak sebelum mengumumkan kebijakan strategis kepada publik. Langkah itu dinilai penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.
“Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih membangun dialog multi-stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan,” kata Said.
Dalam dokumen KEM-PPKF 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara inflasi diproyeksikan 1,5 sampai 3,5 persen dan nilai tukar rupiah berada di rentang Rp15.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Said mengapresiasi kehadiran langsung Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI untuk menyampaikan pengantar KEM-PPKF 2027. Namun, ia mengingatkan bahwa target tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja keras dan kebijakan yang konsisten.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting sebagai strategi nasional menuju negara berpendapatan tinggi,” ujarnya.
Soroti Pelemahan Rupiah dan Turunnya IHSG
Dalam kesempatan itu, Said juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN), dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menurutnya, pemerintah tidak perlu terlalu fokus menyalahkan faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat maupun gejolak geopolitik global. Fokus utama, kata dia, adalah mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi ekonomi nasional.
“Kami tidak perlu menuding ke luar. Yang terpenting adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot,” tegasnya.
Banggar Beri Tiga Catatan untuk Pemerintah
Untuk memperkuat kepercayaan pasar, Banggar DPR RI memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah.
Pertama, menjaga konsistensi kebijakan agar investor dan pelaku usaha memiliki kepastian dalam mengambil keputusan.
Kedua, mempertahankan kesehatan fiskal negara. Said menyambut positif target defisit RAPBN 2027 yang dipatok pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, target tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi pasar, terutama jika realisasi defisit APBN 2026 dapat ditekan lebih rendah dari target yang ditetapkan.
“Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan pasar,” katanya.
Ketiga, mendorong penguatan tata kelola pasar modal melalui peran Otoritas Jasa Keuangan. Upaya tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham, penambahan porsi saham publik atau free float, serta penguatan fungsi Self-Regulatory Organization (SRO).
Waspadai Risiko Utang dan Ancaman El Nino
Said juga mengingatkan pemerintah mengenai besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang pada 2027. Di saat yang sama, pemerintah masih membutuhkan pembiayaan baru dengan proyeksi yield SBN di kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Menurutnya, investor tidak hanya mempertimbangkan tingkat imbal hasil, tetapi juga mencermati kondisi fiskal, stabilitas nilai tukar, cadangan devisa, penilaian lembaga pemeringkat, hingga risiko politik.
Selain itu, ia menyoroti peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait potensi El Nino ekstrem atau El Nino “Godzilla”. Fenomena tersebut dinilai dapat mengganggu sektor pangan dan sumber daya air yang menjadi program prioritas pemerintah.
“Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan dan air. Oleh sebab itu, mitigasinya harus sedini mungkin,” ujarnya.
Bonus Demografi Harus Dimanfaatkan
Di bidang sumber daya manusia, Said menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada 2041. Ia menilai kualitas tenaga kerja masih menjadi tantangan karena mayoritas pekerja Indonesia berpendidikan SD dan SMP.
Jika peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tidak dipercepat, Indonesia berpotensi tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
Karena itu, ia mendorong perluasan akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif, percepatan hilirisasi industri, serta penguatan industrialisasi nasional.
Said juga menilai pemerintah perlu menetapkan sektor industri prioritas yang mampu meningkatkan kontribusi industri terhadap PDB nasional. Saat ini, kontribusi sektor industri masih berada di kisaran 19 persen.
Ia berharap berbagai masukan yang disampaikan Banggar DPR RI dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027, sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal negara. (*)
