asatoe.co, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 mencapai sekitar Rp174 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp270,2 triliun.
Menurut Said, penurunan proyeksi anggaran tidak akan memengaruhi kualitas pelaksanaan program. Pemerintah dan DPR justru berupaya menyusun kebutuhan anggaran secara lebih tepat berdasarkan jumlah penerima manfaat dan kebutuhan di lapangan.
“Kami ingin melihat dulu kebutuhan SPPG. Dari semula 27.000 titik, kebutuhan riil diperkirakan sekitar 21.000 titik. Kemudian dihitung untuk melayani sekitar 84 juta siswa, termasuk kebutuhan anggaran kesehatan seperti stunting dan ibu hamil. Perkiraan saya tidak lebih dari Rp174 triliun,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ia mengakui selisih antara proyeksi sebelumnya dengan estimasi terbaru cukup besar. Namun, Said menegaskan angka tersebut masih berupa perkiraan dan belum menjadi keputusan final.
“Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah,” ujarnya.
Said menjelaskan, besaran anggaran Program MBG baru akan diputuskan dalam pembahasan Rancangan APBN 2027 bersama pemerintah sebelum pengesahan APBN pada September mendatang.
“Ditetapkan nanti pada bulan September bersama pemerintah. Jadi belum ada angka yang final,” katanya.
Meski anggaran diperkirakan lebih kecil, Said memastikan kualitas gizi bagi penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama. Ia menilai efisiensi anggaran harus dibarengi dengan tata kelola program yang semakin baik.
“Yang penting kualitasnya tetap terjaga. Tata kelola harus baik dan kualitas gizi yang diterima anak didik juga tidak boleh berkurang meski anggarannya lebih efisien,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menyampaikan pagu indikatif lembaganya untuk 2027 mencapai Rp270,2 triliun. Angka itu disiapkan untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat Program MBG.
Namun, Agustina menegaskan pagu tersebut masih bersifat sementara. Pemerintah masih melakukan pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, termasuk mengevaluasi jumlah penerima manfaat serta kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar program berjalan lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas layanan. (*)
