asatoe.co, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan tambahan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp984 triliun dalam pembahasan awal RAPBN 2027. Usulan itu akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan seluruh komisi DPR bersama kementerian dan lembaga mitra kerja. Usulan itu kemudian diserahkan kepada pemerintah dalam rapat kerja pembahasan pendahuluan RAPBN 2027.
Jika seluruh usulan disetujui, total belanja kementerian dan lembaga pada 2027 mencapai Rp2.373,94 triliun. Nilai itu jauh lebih besar dibandingkan pagu indikatif yang saat ini sebesar Rp1.389,94 triliun.
“Kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing,” ujar Said.
Meski demikian, Said menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Besaran anggaran yang disetujui akan diumumkan dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada 16 Agustus 2026.
“Kita akan menunggu tanggal 16 Agustus saat nota keuangan yang akan disampaikan pemerintah,” katanya.
Selain membahas anggaran, Banggar juga menyepakati sejumlah fokus belanja negara pada 2027. Salah satunya memperkuat ketahanan pangan melalui target swasembada beras yang dilanjutkan ke komoditas strategis lainnya.
Pemerintah juga didorong mempercepat kemandirian energi. Caranya dengan meningkatkan produksi migas sekaligus memperluas penggunaan listrik dan energi terbarukan.
Di sektor pendidikan, Banggar meminta pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. DPR juga mendorong kajian peningkatan program wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 13 tahun.
Menurut Said, peningkatan kualitas pendidikan penting dilakukan karena sekitar 52 persen angkatan kerja Indonesia masih didominasi lulusan SD dan SMP.
Banggar turut meminta pemerintah memperbesar investasi di bidang riset dan inovasi. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memperkuat daya saing industri nasional. (*)
