Fraksi DPRD Sumenep Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

Suasana rapat Paripurna penyampaian PU Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020.

asatoe.co, Sumenep – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Rabu (9/6/2021).

Fraksi PKB menilai, setelah menyimak dan menelaah secara teliti dan menyeluruh terhadap nota penjelasan dari Bupati Sumenep beberapa waktu lalu, yakni terhadap laporan kinerja, bahwa dari semua indikator yang disampaikan telah menunjukkan keberhasilan yang perlu diapresiasi, di mana semua target dan program bisa melampaui prestasi tahun-tahun sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Walaupun secara manusiawi, sudah pasti ada kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan disempurnakan pada tahun-tahun selanjutnya. Sehingga ada catatan dari fraksi PKB untuk nota penjelasan Bupati Sumenep pada Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Catatan itu antara lain, tentang infrastruktur menjadi perbincangan utama untuk mendapatkan perhatian yang lebih, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Fraksi PKB meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan 40% untuk infrastruktur di kepulauan agar tidak ada kesenjangan.

Dari sisi pelayanan kesehatan, menurut FPKB secara umum masih jauh dari SOP (Sapa, Senyum, Santun). FPKB menilai kesan itu belum tampak pada realitas publik. Bahkan kesan sinis dan kasar dalam pelayanan kesehatan menjadi buah bibir di masyarakat.

Selain itu, untuk fasilitas kesehatan seperti alat kesehatan dan tenaga spesialis yang ada di Rumah Sakit Kepulauan belum terpenuhi, padahal fasilitas kesehatan tersebut bagi warga kepulauan sangatlah menjadi kebutuhan.

Dari sisi pendidikan, di Kabupaten Sumenep masih banyak temuan lahan-lahan pendidikan belum bersertifikat. Ironisnya lagi, ada sekitar 60 Sekolah Dasar (SD) saat ini tidak ada Kepala Sekolahnya.

Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera (NHS) memandang perlu adanya peningkatan prestasi dari tahun ketahun yang nantinya diharapkan membawa dampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Peningkatan yang dimaksud disini adalah peningkatan pembangunan, pemerataan infrastruktur agar dapat memompa gerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep. Karena hampir setiap tahun anggaran terus naik dan bertambah, maka wajar apabila Fraksi NHS meminta pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga harus meningkat.

Sementara Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 memberikan beberapa masukan diantaranya, terkait diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke 4 kalinya secara berturut-turut. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar Pemerintah harus lebih peka dalam menelaah, mencermati, membahas serta menyikapi segala permasalahan di Kabupaten Sumenep dari tahun ke ketahun yang sudah berjalan untuk dijadikan pengalaman. Sehingga kedepannya diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja yang baik, transparan dan akuntabel, sebagai salah satu upaya mempertahankan WTP.

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Sumenep lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun-tahun yang akan datang serta diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Adapun Fraksi PPP memberikan sejumlah catatan. Berdasarkan amatan FPPP secara seksama capaian kinerja yang tercantum dalam laporan nota penjelasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan secara garis besar tidak ada perbedaan dengan grafik capaian kinerja tahun 2019, bahkan bisa dibilang sama persis sehingga terkesan copy paste.

Oleh karena itu, F-PPP berharap ke depan eksekutif dapat menyajikan dan menyampaikan secara riil capaian kinerja dan persoalan persoalan yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga DPRD mempunyai patokan yang sama dengan Pemkab Sumenep dalam mencarikan solusi supaya pendapatan asli daerah bisa terus ditingkatkan.

Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 240 milyar 647 Juta 35 Ribu 200 Rupiah, sudah terealisasi Rp. 260 milyar 329 Juta 14 Ribu 333 Rupiah atau sebesar 108,18 %. Fraksi PPP juga berharap pemerintah daerah dapat meningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya dari sektor-sektor pendapatan yang belum optimal , sehingga dapat mengurangi ketergantungan yang sangat besar terhadap Dana Transfer.

Selain itu, belanja tidak terduga pada Tahun Anggran 2020 dianggarkan 107 Milyar 307 Juta, tersisa sekitar 55,71 persen atau dana yang terealisasi sebesar 59 Milyar 783 Juta, sehingga terdapat efisisensi sekitar 47 Milyar 523 Juta, menurut hemat F-PPP efisiensi diatas masih terbilang angka yang cukup besar. maka dari itu F-PPP mohon rincian peruntukannya dari efisiensi tersebut.

Fraksi Partai Gerindra dalam kesempatan tersebut menyampaikan, ada persoalan klasik di sektor pendidikan yang perlu menjadi perhatian serius. Beberapa persoalan yang sering mencuat di permukaan bahwa masih banyaknya ketimpangan anggaran yang teralokasi jauh lebih besar kepada lembaga pendidikan negeri dibandingkan lembaga pendidikan swasta.

Hal ini tentunya menjadi kesenjangan bagi dunia pendidikan kita. Ada beberapa sekolah dasar negeri yang jumlah muridnya sangat sedikit namun masih mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan banyak sekolah swasta, ada yang sama sekali tidak tersentuh bantuan dari pemerintah.

Fraksi Gerindra memandang dua hal ini sudah menjadi tugas eksekutif untuk diperhatikan dengan serius, sehingga nantinya masyarakat Kabupaten Sumenep benar-benar memperoleh rasa keadilan yang merata.

Untuk itu perlu kiranya agar pemerintah melalui dinas terkait melakukan regrouping dan mengkaji ulang serapan APBD untuk tahun berikutnya, sehingga jika nantinya hal ini bisa dilaksanakan, maka secara umum realisasi anggaran tidak selalu selesai mendekati akhir tahun anggaran.

Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan mengakui ada beberapa capaian hasil kinerja yang mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah pusat, terutama dengan penilaian tentang laporan keuangan tahun 2020 dengan predikat WTP. Tentunya atas dasar laporan tersebut, maka Fraksi PDI Perjuangan memberikan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *