Kecewa Tak Ditemui Bupati Sumenep, Aktivis PMII STKIP PGRI Sumenep Bawa Keranda

Aksi demonstrasi aktivis PMII STKIP PGRI Sumenep di depan kantor Pemkab Sumenep.
Aksi demonstrasi aktivis PMII STKIP PGRI Sumenep di depan kantor Pemkab Sumenep.

asatoe.co, Sumenep – Aktivis PMII STKIP PGRI Sumenep kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (3/2/2022).

Aksi demonstrasi yang digelar aktivis PMII Komisariat STKIP PGRI Sumenep ini sudah yang ke-3-nya. Aksi tersebut merupakan tindak lanjut aksi yang sebelumnya, yaitu mengkritik persoalan pengangkatan Agus Dwi Saputra sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang dinilai sarat dengan kepentingan dan diduga melanggar aturan.

Bacaan Lainnya

“Pengangkatan Agus Dwi Saputra sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) tidak prosedural dan menyalahi aturan Permendikbud dan Permenpan,” ujar Korlap Aksi, Nur Hayat.

Menurut Hayat, Bupati Sumenep Achmad Fauzi seolah enggan menemui pendemo. Menurut dia, ini menandakan Bupati tidak tulus memajukan pendidikan di Kota Sumekar ini.

“Tagline Bismillah melayani sangat kontradiktif dengan fakta Bupati yang sudah dua kali enggan temui kami,” ungkap Hayat.

Pria yang juga mantan Ketua BEM STKIP PGRI Sumenep ini sangat menyayangkan sikap Bupati Fauzi yang lebih mementingkan acara partai daripada aspirasi mahasiswa di hari aktif kerja.

Mirisnya lagi, Sekda Sumenep, Edi Rasiyadi saat menemui pendemo mewakili Bupati Sumenep terkesan mencari aman saat ditanya sejumlah pertanyaan. “Ini wewenang Bupati,” kata Sekda dengan singkat, saat menjawab pertanyaan mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menjelaskan bahwa Bupati Sumenep saat ini sedang tidak berada di kantornya karena menghadiri acara partai.

Berikut 4 tuntutan yang disampaikan para demonstran dari PMII Komisariat STKIP PGRI Sumenep.

1. Bupati harus mengevaluasi pengangkatan Kadisdik, Sekretaris Disdik, Kabid Paud, Pabid SD dan Kabid SMP Kabupaten Sumenep.
2. Bupati harus mencopot Agus Dwi Saputra sebagai Kadisdik Kabupaten Sumenep.
3. Mendesak Bupati Sumenep untuk segera turun tangan agar marwah pendidikan di Kabupaten Sumenep terselamatkan.
4. Segera tindak tegas Bapak Subiyakto selaku ASN yang menyampaikan aksi kami adalah Unras bayaran.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *