asatoe.co, Sumenep – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep menggelar demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Senin (1/11/2021).
Dalam aksinya, mahasiswa mengevaluasi kinerja kepemimpinan Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Hj. Dewi Khalifah yang dinilai kurang maksimal.
Pantauan di lokasi, dalam aksi tersebut, selain berorasi mahasiswa juga membentangkan sejumlah poster dan aksi teatrikal terlentang di jalan depan kantor Pemkab Sumenep sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kinerja satu tahun pertama kepemimpinan Fauzi-Eva.
Ketua Komisariat PMII Unija, Safid Ahmadi mengungkapkan, ada 4 poin penting yang harus dibenahi oleh kepemimpinan Fauzi-Eva.
Pertama, soal alih fungsi lahan. Menurut Safid, persoalan alih fungsi lahan disejumlah daerah di Sumenep harus disikapi tegas oleh Bupati. Sebab, alih fungsi lahan ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Dia mencontohkan seperti alih fungsi lahan di daerah pantai Utara (Pantura). Di sana, banyak lahan dialihfungsikan menjadi tambak udang, yang itu bisa merugikan terhadap masyarakat karena kerusakan lingkungan dan limbah yang bisa mencemari laut.
“Oleh karenanya, kami minta pemerintah daerah menolak investor nakal yang mulai mengeksploitasi kekayaan alam Sumenep,” ujar Safid.
Kedua, Safid menyinggung soal alih fungsi lahan di daerah perkotaan dari persawahan ke pembangunan infrastruktur. Sehingga itu akan berdampak terhadap lingkungan yang bisa menyebabkan terjadinya banjir.
“Peraturan RTRW yang tidak transparan juga perlu dipertanyakan termasuk mengatur ekosistem alam lingkungan,” ungkapnya.
Ketiga, persoalan hukum yang dinilai tebang pilih. Menurutnya, banyak penangan kasus korupsi yang merugikan negara terkesan dibiarkan. Seperti contoh kasus korupsi Gedung Dinas Kesehatan dan KB yang hingga saat ini belum jelas penanganannya.
“Kami mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera menahan tiga tersangka korupsi pembangunan gedung Dinkes. Hentikan sikap represif aparat terhadap aksi demonstrasi,” tegasnya.
Terakhir, tambah Safid soal angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep yang dinilai masih cukup tinggi. Menurut dia, berdasarkan data yang dia miliki jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep sebanyak 8,25 ribu jiwa, sementara garis kemiskinan sebesar Rp. 382.491 per kapita perbulan, bertambah Rp. 25.018.
“Kami minta Pemkab Sumenep segera menuntaskan kemiskinan dan pengangguran,” ucapnya menegaskan.
Dengan begitu, kata Safid, dari sejumlah persoalan tersebut, menandakan ketidak mampuan pemerintah dalam mengatasinya, termasuk investasi-investasi yang tidak mampu menyelesaikan persoalan.
