asatoe.co, Sumenep – Berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga peningkatan layanan dasar di wilayah kepulauan, menjadi catatan dalam hasil reses anggota DPRD Sumenep tahun 2026.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui laporan tujuh fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Rabu (18/11/2026). Hasil reses itu merupakan rangkuman penjaringan aspirasi masyarakat yang berlangsung pada 9–16 November 2026.
Sejumlah persoalan yang mengemuka di antaranya kerusakan jalan, keterbatasan air bersih, minimnya penerangan jalan umum (PJU), serta kebutuhan sarana pendidikan dan pertanian.
Fraksi PAN, misalnya, menyampaikan kondisi sumber air di Desa Montorna dan Prancak, Kecamatan Pasongsongan, yang mulai menyusut hingga mengering. Situasi tersebut berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga dan aktivitas pertanian warga.
Juru Bicara Fraksi PAN Hairul Anwar menyebut, masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah melalui distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, serta bantuan bagi petani yang terdampak kekeringan.
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat. Sejumlah ruas jalan, seperti Lenteng–Kapedi, Ganding–Guluk-Guluk, dan Nambakor–Karanganyar, dinilai membutuhkan penanganan.
Selain itu, warga mengeluhkan keterbatasan PJU yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. Kondisi bangunan SDN 1 Daramista, Kecamatan Lenteng, yang mengalami kerusakan atap hingga ruang kelas tidak bisa digunakan, turut disampaikan dalam laporan tersebut.
Juru Bicara Fraksi Demokrat Ahmad Jazuli juga mengangkat kebutuhan penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor, jaringan perpipaan, penampungan air hujan komunal, hingga perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Kebutuhan masyarakat kepulauan turut mewarnai laporan reses sejumlah fraksi. Demokrat mencatat layanan listrik di Desa Banmaleng, Pulau Giligenting, yang hanya tersedia sekitar enam jam sehari. Warga berharap adanya peremajaan baterai panel surya agar pelayanan listrik lebih optimal.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PKS menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur pesisir dan transportasi laut. Di antaranya pembangunan dermaga rakyat, tambat labuh, pemecah ombak, serta peningkatan sarana transportasi antarpulau.
Kebutuhan air bersih, normalisasi irigasi, dan pembangunan sumur bor komunal juga masuk dalam daftar aspirasi yang disampaikan fraksi tersebut.
Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS Agus Hariyanto menegaskan, pihaknya akan memperjuangkan agar berbagai kebutuhan masyarakat tersebut mendapat tempat dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Fraksi akan mengawal ketat seluruh poin aspirasi ini agar masuk ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prioritas kebijakan anggaran selanjutnya,” demikian penegasan dalam laporan fraksi.
Di sektor pertanian dan perikanan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi dan solar. Keduanya dinilai menjadi kebutuhan penting untuk menunjang produktivitas petani serta aktivitas nelayan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Wahyudi mendorong evaluasi distribusi pupuk dan solar, khususnya di wilayah kepulauan. Penguatan dukungan alat dan mesin pertanian serta pengembangan benih unggul juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat.
Fraksi tersebut turut menyoroti perlunya pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
Adapun Fraksi NasDem membawa sejumlah aspirasi terkait percepatan pembangunan Pulau Masalembu. Warga berharap penyelesaian pembangunan pembangkit listrik PLN, rencana pembangunan bandara, dan penyediaan pos keamanan laut mendapat perhatian.
Juru Bicara Fraksi NasDem Syamsiyadi juga menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan, irigasi, drainase, air bersih, serta jalan usaha tani. Persoalan ketersediaan air untuk pertanian di Kecamatan Bluto saat musim kemarau turut menjadi perhatian.
Sementara itu, Fraksi PPP menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan. Kebutuhan tangkis laut dan plengsengan di kawasan pesisir maupun perbukitan menjadi salah satu aspirasi untuk mengantisipasi abrasi.
Juru Bicara Fraksi PPP Juhari juga menyampaikan perlunya perbaikan jalan antardesa di Kepulauan Kangean, pembangunan jalan usaha tani, serta peningkatan fasilitas pendidikan.
Keluhan mengenai distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Sapudi, Raas, dan Masalembu juga menjadi perhatian masyarakat yang disampaikan melalui fraksi tersebut.
Berbeda dengan sejumlah fraksi lainnya, Fraksi PKB lebih menekankan pentingnya tindak lanjut aspirasi melalui kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah.
Juru Bicara Fraksi PKB M. Mirza Khomaini Hamid mengingatkan agar keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak janji. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa suara mereka didengar, diperjuangkan, dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Penyampaian hasil reses tujuh fraksi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD menjalankan fungsi representasi masyarakat. Berbagai masukan yang dihimpun diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program dan menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep. (*)