asatoe.co, Sumenep – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih dalam kondisi aman. Ia menepis isu yang menyebut keuangan negara tengah mengalami tekanan berat hingga terancam defisit melewati batas aman.
Menurut Said, berbagai pandangan kritis dari akademisi maupun pengamat ekonomi justru perlu diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi fiskal nasional. Namun, ia meminta masyarakat tidak buru-buru menyimpulkan kondisi APBN sedang dalam keadaan genting.
“Kritik dan alarm kewaspadaan dari akademisi maupun pengamat ekonomi harus diapresiasi. Itu bentuk kepedulian terhadap kondisi keuangan negara,” kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang belum sepenuhnya stabil.
Banggar DPR mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,6 persen. Capaian itu ditopang meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran, yang ikut menggerakkan sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi, hotel, dan restoran.
Selain faktor konsumsi, percepatan belanja pemerintah juga dinilai memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hingga kuartal I 2026, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 1,26 persen,” ujarnya.
Di sisi pendapatan negara, Said menyebut kinerja penerimaan juga menunjukkan tren positif. Pendapatan negara hingga kuartal I 2026 tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan.
Sementara itu, penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun atau naik 20,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Bahkan, pemerintah disebut masih memiliki surplus dari selisih lebih bayar dan kurang bayar pajak sebesar Rp13,38 triliun.
“Artinya pemerintah masih memiliki tabungan pajak,” tutur Said.
Banggar DPR juga memastikan posisi defisit APBN masih berada dalam batas aman. Hingga akhir kuartal I 2026, defisit tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah target defisit APBN 2026 yang dipatok sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Pemerintah bahkan memperkirakan defisit tetap terkendali di kisaran 2,56 persen PDB melalui strategi refocusing anggaran dan kebijakan safe mode.
Said juga meluruskan isu mengenai saldo anggaran lebih (SAL) yang disebut hanya tersisa Rp120 triliun. Menurut dia, SAL APBN 2025 sebesar Rp420 triliun masih tersedia penuh.
“Hanya saja sebagian ditempatkan di bank-bank Himbara agar tetap memberikan imbal hasil bagi negara,” katanya.
Meski optimistis terhadap kondisi APBN, Banggar DPR mengakui tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 diperkirakan lebih berat. Beberapa faktor yang menjadi perhatian yakni kenaikan harga komoditas global, berakhirnya momentum konsumsi Lebaran, hingga tekanan ekonomi eksternal.
Karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia dinilai perlu melanjutkan kebijakan pengamanan fiskal melalui refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar AS, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond.
Di sisi lain, Said mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu mengandalkan belanja negara sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Ia menilai penguatan sektor riil tetap menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Jika sektor-sektor tersebut tumbuh, maka penyerapan tenaga kerja formal akan meningkat dan kelas menengah bisa kembali menguat,” ujar Said.
Ia pun mendorong pemerintah segera menyiapkan program-program cepat yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tetap sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang nasional. (*)
