asatoe.co, Surabaya – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur kembali menegaskan kedekatannya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam momentum Halalbihalal Syawal 1447 Hijriah, Minggu (12/4/2026).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah, menyebut Jawa Timur sebagai wilayah dengan perpaduan kuat antara kekuatan santri dan nasionalis yang dikenal dengan istilah “ijo-abang”. Menurutnya, dua basis tersebut telah lama hidup berdampingan hingga ke tingkat akar rumput.
“Dua kekuatan ini sudah mengakar hingga ke tingkat kampung di Jawa Timur,” ujar Said.
Ia menjelaskan, sekat sosial antara kelompok santri dan abangan yang sempat mencuat pada era 1950-an kini mulai mencair. Bahkan, sejumlah hasil survei menunjukkan adanya kecenderungan warga NU yang turut memberikan dukungan politik kepada PDI Perjuangan.
“Atas dasar itu, PDI-P, khususnya di Jawa Timur, tidak akan meninggalkan NU,” tegasnya.
Said menilai, secara sosial kedua kelompok memiliki kesamaan tantangan, terutama dalam aspek ekonomi dan akses terhadap pendidikan serta lapangan pekerjaan yang layak.
Lebih lanjut, ia memaparkan peran masing-masing pihak. NU, kata dia, berfokus pada pemberdayaan umat, sementara PDI Perjuangan menjalankan fungsi politik melalui kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan.
Menurutnya, keduanya juga memiliki kesamaan nilai ideologis, yakni menjunjung Islam wasathiyah atau Islam moderat yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi.
“PDI-P juga berpegang pada prinsip tersebut dalam menjalankan politik. Kami ingin Islam hadir sebagai rahmat yang menenangkan, bukan menakutkan, terutama bagi kelompok minoritas,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Said turut membuka peluang bagi tokoh-tokoh NU untuk berkiprah di PDI Perjuangan. Ia menyebut keterlibatan kiai, gus, bu nyai, dan ning dalam politik dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
“Kami berharap para kiai, gus, bu nyai, dan ning dapat berijtihad politik bersama PDI-P,” katanya.
Said juga mengulas sejarah halalbihalal sebagai tradisi khas Indonesia. Ia menyebut istilah tersebut diperkenalkan oleh KH Abdul Wahab Hasbullah kepada Presiden Soekarno pada 1948 sebagai upaya meredakan konflik politik.
Sejak saat itu, Soekarno mengundang para tokoh bangsa ke Istana Negara untuk bersilaturahmi dalam forum halalbihalal.
“Tradisi ini menjadi cara para pendiri bangsa merawat persatuan di tengah perbedaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, halalbihalal tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk meredam ego, membangun kejujuran, dan memperkuat persatuan.
Di tengah era digital, Said juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap fenomena “post-truth”, di mana batas antara kebenaran dan informasi palsu semakin kabur.
Menurutnya, masyarakat perlu mengedepankan budaya tabayun, menjaga silaturahmi, serta menggunakan akal sehat dalam menyaring informasi.
“Dalam politik, kami berkomitmen menjaga nilai kejujuran, tidak menghasut, membuka ruang dialog, dan tetap rendah hati dalam perjuangan,” tandasnya. (haz)
